MENGGADAIKAN INTEGRITAS JABATAN

Sudah dianggap biasa pejabat publik menerima berbagai upeti dimasa jabatannya. Berbalut kata “hadiah” upeti ini kemudian dibudayakan sebagai upaya menjalin “saling pengertian” antara pejabat publik dengan pihak pihak yang ingin memanfaatkan kekuasaan sang pejabat. Karena itulah jangan kaget bila anda sering mendapatkan kabar bahwa banyak pejabat publik kita yang memiliki banyak rumah megah, berderet mobil mewah atau tanah yang terhampar dimana mana. Padahal bila menghitung dari gaji dan berbagai tunjangannya saja, mustahil semua itu mereka dapatkan.

Sebenarnya bukan semata mata soal upeti itu saja yang menjadi masalah. Yang paling mengkhawatirkan justeru adalah imbas dari pemberian upeti tersebut terhadap berbagai keputusan (baca: kebijakan) yang akan ditempuh sang pejabat. Mudah ditebak. Dipastikan pejabat ini nantinya akan menempuh keputusan yang menguntungkan atau melindungi kepentingan sang pemberi upeti. Apalagi pejabat itu memang bermental aji mumpung. Mumpung masih menjabat maka yang ada dibenaknya adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan dari kekuasaannya. Jelas bukan untuk rakyat yang harusnya dibela kepentingannya, namun bagi isi perut, kepentingan keluarga atau kroni kroninya. Dalam benaknya hanya terpikir, “Kapan lagi toh bisa begini?.”

Entahlah, tiba tiba saja saya menerawang jauh dan ditelinga saya terngiang kata kata yang sulit saya lupakan yang terluncur dari bibir alharhum mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Begini katanya, “Jika saudara kebetulan pejabat tinggi dan membuat pesta pernikahan anak saudara, maka lihatlah niscaya tidak terhingga orang orang yang berkepentingan datang tanpa diminta mengulurkan bantuan dan sumbangannya. Sekali saudara menerima sumbangan itu, berarti saudara telah menggadaikan integritas jabatan dan pribadi saudara.” (Syam Alam)